MENGKRITISI PERIZINAN LAYANAN KESEHATAN

Mulai Pertengahan tahun 2018 saya memiliki klien pemilik sebuah klinik yang sudah saya selesaikan renovasi gedung kliniknya beberapa waktu sebelumnya, setelah renovasi selesai saya dipercaya untuk rekrut perawat, bidan, petugas admin, apoteker dan asisten apoteker, rekrutmen saya lakukan dengan model paling sederhana, karena jumlah SDM nya hanya untuk standar klinik. saya dibantu dengan SDM yang ada menindaklanjuti kekurangan persyaratan untuk lampiran berkas izian operasional; rekomendasi dari organisasi prosfesi bidan, perawat, dan apoteker, mengurus SIPP, SIPB, SIK, SIPA, SIP dokter spesialis, dokter gigi dan dokter umum, dengan segala upaya akhirnya dapat diselesaikan.

Dua bulan yang lalu Persyaratan untuk mengajukan izin operasional telah siap, dan diajukanlah semua berkas ke instansi terkait (Dinkes dan DPMPTSP), singkat cerita dilakukanlah survey oleh DINKES dan Instansi terkait lainnya, hasil dari survey secara informal disampaikan bahwa pada prinsipnya rekomendasi segera dapat dikeluarkan dengan syarat agar pemohon melengkapi kekurangan peralatan medis dan penambahan wastafel pada bagian tertentu.

Setelah kita lengkapi dilakukan pengecekan ulang, dan akhrinya semua yang dipersyaratkan sudah dianggap selesai dan memenuhi syarat, dari sinilah muncul sikap saya untuk mengkritisi proses penyelesaian pengurusan perizinan, menurut saya setelah instansi melakukan survey dan hasilnya sudah sesuai persyaratan mestinya tidak perlu menunggu lebih dari dua minggu untuk mengeluarkan rekomendasi, belum lagi setelah rekomendasi di kirim ke instansi yang berhak mengeluarkan izin, kenapa tidak dapat pada hari yang sama atau sehari setelahnya untuk diterbitkan izin operasional berdasarkan rekomendasi tersebut?

Apakah di jaman serba cepat dan systematis saat ini instansi tidak menyiapkan format yang siap untuk di isi data dari pemohon izin - apapun bentuk izin yang diminta, sehingga dalam hitungan menit-jam, dan atau hari format tersebut dapat diprint dan pejabat yang berwenang langsung menandatanganinya, sehingga tidak perlu waktu mingguan? Apalagi sering ada alasan pejabat yang berwenang tanda tangan sedang tugas luar kota untuk beberapa hari, atau bahkan sedang tugas diluar kantor di hari itu sehingga menunda tanda tangan surat yang harusnya dapat diberikan pada pemohon hari itu juga.

Tentu yang saya sampaikan bisa dimentahakn dengan jawaban tidak semudah itu, tetapi apakah memang tidak bisa dibuat mudah?

Semoga kedepan lebih baik lagi, dan sikap melayani benar-benar dapat di realisasikan oleh Instansi Pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.

« Kembali